Risya Maharani: Materi Ulangan Semeser : PKn

- Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional :
a. Pengertian = Aturan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh setiap orang / seluruh warga Negara dan berskala nasional. Berskala nasional maksudnya untuk seluruh warga Negara dari Sabang – Merauke.

- - Dalam pasal 27 ayat (1) = Semua warga Negara memiliki derajat yang sama di depan hukum.
b. Urutan (Menurut UU No. 12 tahun 2011) :
* UUD 1945
* Tap MPR
* UU /Perpu
* Peraturan Pemerintah
* Peraturan Presiden
* Perda Provinsi
* Perda Kab. / Kota

- Perbedaan UU No. 10 tahun 2004 dengan UU No.12 tahun 2011 :
* Di UU No. 10 tahun 2004 tidak terdapat MPR
* Di UU No. 10 tahun 2004 Perda digabung menjadi 1 dan terdapat peraturan desa

- Hukum dasar tertulis = Konstitusi

- Hukum dasar tak tertulis = Konfensi

- Perbedaan UU dan Perpu :
* UU dibentuk ketika keadaan Negara normal, Perpu dibentuk ketika keadaan Negara genting
* UU dibuat harus ada rancangannya karena itu prosesnya panjang, Perpu dibuat tanpa melalui perancangan karena keadaan genting.

- Pentingnya :
* Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara
* Melindungi dan Mengayomi hak-hak warga Negara
* Memberikan rasa keadilan bagi warga Negara
* Menciptakan ketertiban dan kententraman
* Melindungi hak-hak warga Negara

- Kedudukan UUD 1945 :
* UUD 1945 merupakan hokum tertinggi sekaligus sumber hokum tertinggi di Indonesia. Ini berarti semua produk hokum yg ada di Indonesia harus bersumber dari UUd 1945, karena UUd 1945 sebagai aturan tertinggi maka tidak boleh ada aturan dibawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945.

- Tabel :

No.	Peraturan Perundang - Undangan	Tujuan Pembetukan
1	UUD 1945	· Karna adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan apapun. · Untuk mengantarkan Indonesia kedepan Pintu Kemerdekaan
2	UU / Perpu	· Mengatur lebih lanjut ketertiban UUd Negara RI tahun 1945 · Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU
3	PP (Peraturan Pemerintah)	· Untuk melaksanakan UU · Untuk memudahkan jalannya UU
4	Perpres (Peraturan Presiden)	· Untuk melaksanakan UU
5	Perda ( Perturan Daerah)	· Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan daerah

- Tabel :

No	Lembaga Negara / Peaturan perundang-undangan	Kedudukan
1	BPUPKI dan PPKI ( MPR)	UUD 1945 merupakan hokum tertingi sekaligus sumber hokum tertinggi dan kedudukannya istimewa
2	DPR bersama Presiden (UU) Presiden sendiri tanpa persetujuan DPR (Perpu)	Kedudukan Perpu setara dengan UU dibawah UUD 1945
3	Pemerintah (PP)	Kedudukan dibawah UU dan Perpu, berarti PP tidak boleh bertentangan dengan UU dan Perpu
4	Presiden (Perpres)	Dibawah Peraturan Pemerintah
5	Pemerintah daerah Provinsi atau Kab. / Kota (Perda)	Kedudukannya dibawah Perpres dan merupakan Linda

- Perdan Provinsi : DPRD dan Gubernur

- Perda kab. / Kota : DPRD kota dan Walikota / Bupati dan DPRD kabupaten

- Perbedaan UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen :

UUD 1945 sebelum amandemen		UUD 1945 sesudah amandemen
Lembaga Tertinggi	Lembaga Tinggi	Lembag-Lembaga Negara
MPR	DPR	MPR
	Presiden	DPR
	BPK	DPD
	DPA	PRESIDEN
	MA	BPK
		MA,MK,KY

Proses Pembuatan UU
* Proses Pengajuan
Pasal 14 ayat (1) dan (2)
Pasal 4 – 20 menyangkut prsiden
Peta Konsep :
                                                                RUU
                                                                       diajukan oleh


Presiden                                                                                                               DPR
                                                                                                                                     Mempunyai hak
Mengajukan RUU kepada DPR
Untuk dibahas dalam persidangan
pada masa siding DPR                        Hak Amandemen terhadap                    Hak inisiatif, yaitu